Toksisitas Kronis Potassium Sianida

      Paparan kronis sianida mengakibatkan berbagai berbagai non-spesifik efek neurologis yang sama dengan yang dilaporkan menyusul paparan akut. 

A.    Inhalasi

Dalam sebuah penelitian, pekerja yang terpapar secara kronis (durasi tidak ditentukan) sampai 15 ppm hydrogen sianida dilaporkan terdapat berbagai efek termasuk kelelahan, pusing, sakit kepala, gangguan tidur, tinnitus, dan parathesias. Penemuan serupa juga dilaporkan dalam studi lain dan juga termasuk penurunan daya ingat dan/atau kemampuan penglihatan sekitar 31,5% dari pekerja. Konsentrasi sidrogen sianida bagaimanapun juga tidak spesifik. Bentuk gangguan saraf telah dilaporkan untuk mengidentifikasikan adanya keracunan kronis pada hydrogen sianida. 

Toksisitas Akut KCN

Toksisitas Akut Potassium Sianida

Potensi keracunan sianida akut terjadi karena sianida dalam bentuk hydrogen sianida yang dilepaskan dari garam sianida (NaCN dan KCN) dengan disertai gejala awal yang sangat cepat pada keracunan akut.  Gejala akan muncul dalam beberapa detik bila keracunan terjadi melalui inhalasi hydrogen sianida, dan dalam beberapa menit jika keracunan garam sianida melalui oral. [1]

Efek hipoksia selular merupakan yang paling terlihat di dalam organ dengan penurunan ATP dan oksigen yang tinggi dan begitu dini ditemukannya keracunan termasuk CNS non-spesifik dan beberapa dampak gangguan kardiovaskuler yang diantaranya pusing, sakit kepala, rasa kebingungan, dan arrrhytmias jantung. [6]

Paparan Potassium Sianida (KCN)

A.    Inhalasi

Sianida cepat diserap melalui saluran pernapasan dan juga menimbulkan reaksi yang cepat dibandingkan dengan paparan melalui organ lainnya. Biasanya pekerja dapat terpapar melalui inhalasi selama operasi fumigasi dan produksi yang menggunakan sianida dalam berbagai proses industri, misalnya; electroplating (penyepuhan) emas dan perak, pengerasan baja, dan ekstraksi emas dan perak dari bijih. 2

Sisa pembakaran produk sintesis yang mengandung karbon dan nitrogen seperti plastik akan melepaskan sianida. Rokok juga mengandung sianida, pada perokok pasif ditemukan sekitar 0.06µg/mL sianida dalam darahnya, sementara pada perokok aktif ditemukan sekitar 0.17 µg/mL sianida dalam darahnya. HCN sangat mudah diabsorbsi oleh paru. Nilai ambang batas minimal HCN adalah 2-10 ppm, tetapi angka belum dapat memastikan konsentrasi sianida yang berbahaya bagi orang disekitarnya. 2 

B.     Ingesti

Fungsi dan Penggunaan Potassium Sianida (KCN)

Fungsi Potassium Sianida (KCN)

A.    Penggunaan Militer

Pada jaman kerajaan Romawi, sianida digunakan sebagai senjata.Sianida sebagai komponen yang sangat mematikan digunakan untuk meracuni anggota keluarga kerajaan dan orang-orang yang dianggap dapat mengganggu keamanan.

Pada masa pemerintahan Napoleon III mengusulkan untuk menggunakan sianida pada bayonet pasukannya. Perancis selama perang dunia pertama dalam menggnakan sianida dalam bentuk asam hidrosianik (HCN) yang berbentuk gas. Tetapi efek racun sianida dalam bentuk gas kurang mematikan dibandingkan dengan bentuk cairnya.[1]

Sementara pada pihak Jerman sendiri pada saat itu telah melengkapi pasukannya dengan masker yang dapat menyaring gas tersebut. Karena kurang efektifnya penggunaan bentuk sianida gas ini, maka pada tahun 1961 Perancis mencoba jenis sianida gas lainnya yang memiliki berat molekul yang lebih berat dari udara, lebih mudah terdispersi dan memiliki efek kumulatif. Zat yang digunakan adalah Cyanogen Chlorida, yang dibentuk dari potassium sianida (KCN).Racun jenis potassium sianida (KCN) sudah cukup efektif pada konsentrasi yang rendah dapat karena sudah dapat mengiritasi mata dan paru.Pada konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan paralysis hebat pada sistem pernapasan dan sistem saraf pusat. [2]

Di pihak lain, Austria pada saat itu juga mengeluarkan gas beracun yang berasal dari potassium sianida (KCN) dan bromin. Zat kimia ini kemudian disebut sianogen bromide yang memiliki efek iritasi yang sangat kuat pada konjungtiva mata dan mukosa saluran pernapasan.Selama perang dunia ke II, Nazi Jerman  menggunakan asam hidrosianik yang disebut mereka Zyklon B untuk menghabisi ribuan rakyat sipil dan tentara musuh.  [2]

UU RI No: 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan 

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; 

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam 

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak 

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 

e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena 

itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e 

perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan; 

Mengingat : 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PerMen No:02 th1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaker

PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No. Per.02/MEN/1980

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang :
a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila

antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaikbaiknya.

b. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja

yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang

terarah.

Mengingat : 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970;

2. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 dan No.45 Tahun 1974;

3. Keputusan Presiden R.I No.47 Tahun 1979;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per. 0l/Men/1976;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

PerMen No:01-1981 tentang Kewajiban Melapor PAK

PerMen 01-1981 Ttg Kwjbn Lapor PAK

 PerMen No. 01 Tahun 1981

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : PER.01/MEN/1981

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPOR

PENYAKIT AKIBAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang :
a. bahwa penyakit akibat kerja berat bertalian dengan kemajuan teknologi

sehingga pengetahuan tentang penyakit-penyakit tersebut perlu

dikembangankan antara lain dengan pemilikan data yang lengkap;

b. bahwa “untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

terhadap pengaruh akibat kerja, perlu adanya tindakan pencegahan lebih

lanjut;

c. bahwa penyakit akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja merupakan

suatu kecelakaan yang harus dilaporkan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1964;

2. Undang-undang No. 2 tahun 1951;

3. Undang-undang No. 1 tahun 1970;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/1980

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan:

a. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau

lingkungan kerja.

b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja

atau bagiannya yang berdiri sendiri.

c. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah dokter atau pegawai

yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Dokter ialah dokter sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980.

Pasal 2

(1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus

dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat

Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja

setempat.

(2) Penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling

lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya.

(2) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 4

(1) Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit

akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada

dibawah pimpinannya.

(2) Apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

oleh Dokter, pengurus dapat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dalam hal ini aparatnya untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat

kerja.

(3) Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang

diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya

untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

(1) Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan bila diperiksa

oleh Dokter atau pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk

pencegahan penyakit akibat kerja.

(3) Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk pencegahan

penyakit akibat kerja.

(4) Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat

pencegahan penyakit akibat kerja sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 ayat (1) dan

ayat (3).

(5) Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada

pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Pasal 6

(1) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan

latihan-latihan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam

meningkatkan pencegahan penyakit akibat kerja.

(2) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan badanbadan

lain yang ditunjuk oleh Menteri menyelenggarakan bimbingan diagnostik

penyakit akibat kerja.

Pasal 7

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam

Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya

pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 8

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri ini, diancam

dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun

1970 tentang keselamatan kerja.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 April 1981

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HARUN ZAIN

UU RI No: 01 th 1970

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi; Mengingat : 1.     Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2.   Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : 1.      Mencabut : Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406), 2.      Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA. BAB I. TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : (1)   “tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut; (2)   “pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri; (3)   “pengusaha” ialah : a.       orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha  milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b.      orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c.       orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili  orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. (4)   “direktur” ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini; (5)   “pegawai pengawas” ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja; (6)   “ahli keselamatan kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.