PerMen No:02 th1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaker

PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No. Per.02/MEN/1980

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang :
a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila

antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaikbaiknya.

b. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja

yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang

terarah.

Mengingat : 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970;

2. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 dan No.45 Tahun 1974;

3. Keputusan Presiden R.I No.47 Tahun 1979;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per. 0l/Men/1976;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

(a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan

oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.

(b) Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu

tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.

(c) Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh

dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.

(d) Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.

Per10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

(e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Transmigrasi dan Koperasi No. Kepts. 79/Men/1977.

Pasal 2

(1) Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima

berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit

menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang

akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan

dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin.

(2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.

1 tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja.

(3) Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran

jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta

pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

(4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan

kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul.

(5) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan

Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan

kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur.

(6) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti

kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.

(7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter

yang dimaksud pasal 1 (sub d), tidak ada keraguan-raguan maka tidak perlu dilakukan

pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.

Pasal 3

(1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat

kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai

kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu

dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.

(2) Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut di atas harus

melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1

tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan

Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

(3) Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran

jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratoriuin rutin serta

pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

(4) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan

kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.

(5) Pedoman Pemeriksaan kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan

perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.

(6) Dalam hal ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan ada

tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut

untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin

terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.

(7) Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, maka pelayanan

kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan.

(8) Dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja dapat menunjuk

satu atau beberapa Badan sebagai penyelenggara yang akan membantu perusahaan

yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala.

Pasal 4

Apabila Badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan

kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka Badan tersebut harus

melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen

Binalindung Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh

dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja

tertentu.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:

a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan

perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).

b. tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita

dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.

c. tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan

kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan

diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan

kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balaibalainya

atau atas pendapat umum dimasyarakat.

(4) Terhadap kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan

akibat pekerjaan khusus ini berlaku ketentuan-ketentuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan

kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.

(2) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Bina-lindung

Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.

(3) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan ini.

(4) Peranan dan fungsi paramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan

lebih lanjut oleh dokter sebagaimana tersebut pasal 1 sub (d).

Pasal 7

(1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya

pelaksanaan peraturan ini.

(2) Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan

Keselamatan Kerja beserta Balai-balainya menyelenggarakan pelayanan dan pengujian

di perusahaan.

(3) Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan

bentuk/formulir lain yang diperlukan pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh

Direktur.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan kesehatan berkala,

dan pemeriksaan kesehatan khusus, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh

Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.

(2) Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah diambil oleh Majelis

Pertimbangan Kesehatan Daerah, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal

pengambilan keputusan tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan

persoalannya kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

(3) Pembentukan susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan

Kesehatan Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan

Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 9

Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan

berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh

Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

Pasal 10

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diancam dengan

hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 1980

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ttd

HARUN ZAIN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN

PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

No. Kept. 40/DP/1980

TENTANG

PENETAPAN BENTUK/FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD

PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

Menimbang :
a. Bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 bentuk/formulir permohonan sebagai
Dokter Pemeriksa, serta bentuk/formulir lain yang diperlukan guna
pelaksanaan Peraturaan Menteri tersebut ditetapkan oleh Direktur;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Binalindung
Tenaga Kerja untuk menetapkan bentuk/formulir dimaksud.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 01/Men/1976;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/1980.

M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Bentuk/formulir yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan
Menteri Transmigrasi No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja.
Sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 sampai dengan V Surat Keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Juni 1980

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN

DAN PERLINDUNGN TENAGA KERJA

ttd

OETOJO OESMAN S.H.

NIP : 160015903